Jumat, 23 Februari 2024

Soal Pajak Hiburan, Kemenkeu Ajak Diskusi Pelaku Usaha

Budi Santoso
Kamis, 18 Januari 2024 09:58:00
Gedung kementerian Keuangan (Dok Kemenkeu)

Murianews, Jakarta – Terkait Pajak Barang Jasa Tertentu (PBJT) jasa kesenian dan hiburan atau Pajak Hiburan, Kemenkeu RI dan Kemenparekraf akan menggelar diskusi. Para pelaku usaha hiburan akan diundang dalam diskusi ini.

Hal ini disampaikan oleh Direktur Pajak Daerah dan Restribusi Daerah di Kemenkeu RI, Lydia Kurniawati Christyana. Seperti dilansir dari Sindonews.com, pernyataan ini disampaikan di Media Breifing yang berlangsung di Jakarta, Rabu (17/1/2024).

“Kami bersama Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif akan berbicara dengan para pelaku usaha hiburan spa dan karaoke. Kemenparekraf sepakat untuk kita bicara dengan asosiasi, kami akan jadwalkan,” ujar Lydia.

Acara diskusi dilakukan untuk membahas mengenai Pajak Hiburan yang saat ini menjadi pembicaraan. Artis sekaligus pengusaha karaoke, Inul Daratista dan pengacara kondang, Hotman Paris, menyebut kenaikan tarif pajak hiburan diniai terlalu tinggi.

Sesuai dengan yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD) untuk tarif pajak hiburan diskotik, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa dikenakan tarif batas bawah 40 persen dan batas atas 75 persen.

Kenaikan itu, menurut Lydia, mempertimbangkan bahwa jasa hiburan seperti diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa pada umumnya hanya di konsumsi masyarakat tertentu. Sehingga sifatnya spesifik.

"Jadi, untuk yang jasa tertentu tadi dikonsumsi masyarakat tertentu, bukan masyarakat kebanyakan. Oleh karena itu, untuk mempertimbangkan rasa keadilan," ujarnya.

Namun kenaikan tarif Pajak Hiburan ini pada akhirnya menimbulkan perdebatan sengit. Pelaku usaha di bidang ini menjerit lantaran menilai pajak yang diterapkan terlalu tinggi.

Karena itu diskusi antara Kemenkeu, Kemenparekraf diharapkan bisa mendapatkan kesesuaian atas hal ini. Meski demikian belum jelas kapan pertemuan itu akan dilaksanakan oleh Kemenkeu.

Komentar