Jumat, 23 Februari 2024

Luhut Binsar: Kenaikan Tarif Pajak Hiburan Ditunda Dulu!

Budi Santoso
Kamis, 18 Januari 2024 09:03:00
Luhut Binsar Pandjaitan, Menko Marves. (Istimewa/Instagram @luhut.pandjaitan)

Murianews, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan ikut berkomentar soal polemik Tarif Pajak Hiburan. Secara tegas, Luhut meminta kenaikan tarif Pajak Hiburan ditunda dulu.

Melelui postingan di akun Facebook pribadinya, Luhut Binsar Panjaitan mengaku telah mengikuti perkembagan yang terjadi. Belakangan ini banyak polemik yang beredar di tengah-tengah sebagian masyarakat.

Pertama, terkait kenaikan pajak hiburan, Luhut Binsar Panjaitan mengaku sudah mendengar ini sejak beberapa waktu lalu. Sehingga saat itu dirinya langsung mengambil inisiatif dengan mengumpulkan instansi terkait untuk membahas masalah ini.

“Saya berpendapat wacana ini perlu ditunda dulu pelaksanaannya, untuk kami evaluasi bersama apa dampaknya pada rakyat. Terutama mereka para pengusaha kecil,” ujar Luhut Binsar Panjaitan.

Menurutnya, industri hiburan bukan hanya berisi karaoke dan diskotik saja. Namun ada banyak pekerja yang sumber penghasilannya bergantung pada para penyedia jasa hiburan baik skala kecil sampai menengah.

Atas dasar itulah, menurutnya belum ada urgensi untuk menaikkan pajak ini. Semuanya perlu dilakukan pengkajian dan pembicaraan yang lebih dalam lagi.

Luhut juga menyebut penundaan kenaikan pajak hiburan sebesar 40-75 persen sudah diputuskan pemerintah, setelah pihaknya bertemu dengan instansi terkait. Dalam hal ini termasuk bertemu dengan Penjabat (Pj) Gubernur Bali, Sang Made Mahendra Jaya dan pihak lainnya.

“Ya memang kemarin saya dengar itu ( kenaikan pajak hiburan) saat saya di Bali kemarin, dan saya langsung kumpulkan instansi terkait masalah itu, termasuk pak Gubernur Bali dan sebagainya,” ucap Luhut melalui akun Instagramnya, Rabu (17/1/2024).

Putusan penundaan implementasi kenaikan pajak hiburan 40-75 persen itu dikatakan Luhut, mempertimbangkan berbagai faktor. Salah satunya adalah gugatan judicial review atas UU Nomor 1 Tahun 2022 yang diajukan Asosiasi Spa Terapis Indonesia (ASTI) kepada Mahkama Konstitusi (MK) beberapa waktu lalu.

Setelah penundaan kebijakan itu, pemerintah akan melakukan evaluasi. Masalah ini menurutnya tetap akan menjadi pertimbangan otoritas karena berkaitan dengan hajat para pebisnis di sektor hiburan.

“Sehingga kemarin kita putuskan ditunda, kita evaluasi dan kemudian ada judicial review ke MK kan. Saya pikir itu harus kita pertimbangkan. Karena kita, keberpihakan kita kepada rakyat kecil sangat tinggi, karena itu banyak menyangkut pada pedagang-pedagang kecil juga,” paparnya.

“Jadi kita mau tunda dulu aja pelaksanaannya, itu satu. Karena itu dari Komisi XI DPR RI kan, itu sebenarnya, jadi bukan dari pemerintah ujug-ujug terus jadi gitu,” jelasnya lagi.

Selain masasalah Pajak Hiburan, Luhut juga mengaku mencermati suara-suara sumbang terkait penyelenggaraan Pemilu 2024. Dirinya berharap seluruh rakyat Indonesia paham bahwa masih banyak program kerja yang harus diselesaikan Pemerintah ketimbang harus ikut campur dalam penyelenggaraan pemilu yang merupakan ranah KPU serta Bawaslu.

“Saya memahami bahwa di tengah pesatnya sebaran informasi saat ini, kabar dan isu bermunculan bak jamur di musim penghujan. Maka dari itu, saya menghimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia yang akan memilih pemimpin baru di tanggal 14 Februari nanti, untuk menggunakan hak pilih secara bijaksana,” ujarnya.

“Gunakan akal kita untuk menyaring dan memilah informasi yang faktual dan valid. Kenali calon pemimpin dari apa yang sudah dia kerjakan, bukan sekedar dari penilaian dan opini satu atau beberapa orang,” tambahnya lagi.

Komentar