Jumat, 23 Februari 2024

PKL Diwajibkan Memiliki Sertifikat Halal, Bagaimana di Kudus?

Vega Ma'arijil Ula
Rabu, 7 Februari 2024 11:24:00
Ilustrasi pedagang kaki lima menjajakan dagangannya. (Murianews/Vega Ma'arijil Ula)

Murianews, Kudus – Kementerian Agama (Kemenag) mewajibkan pedagang makanan dan minuman, termasuk pedagang kaki lima (PKL) memiliki sertifikat halal sebelum 17 Oktober 2024. Pedagang kaki lima (PKL) di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah diwajibkan juga memiliki sertifikasi halal.

Memiliki sertifikat halal merupakan kewajiban di Undang-undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH). Yakni produk yang beredar di Indonesia harus memiliki sertifikat halal.

Selain itu juga mengacu pada  Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal. Yakni  kewajiban sertifikat halal berakhir pada tanggal 17 Oktober 2024.

Sebagai penjelasan, pemilik usaha yang wajib memiliki sertifikat halal dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kemenag ada tiga golongan.

Pertama yakni pedagang produk makanan dan minuman. Kemudian, kedua yakni pedagang bahan baku, bahan tambahan pangan, dan bahan penolong untuk produk makanan dan minuman. Serta yang ketiga yakni pedagang produk hasil sembelihan dan pemilik jasa penyembelihan.

Penyuluh Agama Kemenag Kudus sekaligus Pendamping Produk Halal (PPH), Khoiriyya membenarkan adanya kewajiban PKL memiliki sertifikat halal. Batasannya yakni 17 Oktober 2024.

”Kalau sampai tanggal 17 Oktober belum memiliki sertifikasi halal, maka akan ada sanksi,” katanya, Rabu (7/2/2024).

Sanksi yang diberikan yakni ada dua. Terdiri dari sanksi ringan dan sanksi berat.

”Sanksi ringan berupa peringatan sedangkan sanksi berat akan dicabut izin usahanya,” sambungnya.

Lebih lanjut, dirinya menyampaikan, kebijakan sertifikasi halal merupakan hal yang wajib dari BPJPH Kemenag. Pihaknya meminta masyarakat untuk segera mengurus sertifikasi halal.

”Sebenarnya banyak lembaga sertifikasi halal, tetapi berbayar. Sedangkan sertifikasi halal dari Kemenag menggunakan aplikasi berbasis web bernama SIHALAL gratis,” terangnya.

Pihaknya juga telah mendampingi PKL untuk melaksanakan sertifikasi halal. Yakni PKL di kawasan Museum Kretek Desa Getas Pejaten, PKL di kawasan Prambatan dan PKL di daerah Mejobo.

”Tetapi memang belum maksimal karena terbatas dengan waktu,” imbuhnya.

Terpisah, Kabid Pedagang Kaki Lima (PKL) Dinas Perdagangan Kabupaten Kudus, Imam Prayitno mengatakan, pihaknya juga sudah melakukan imbauan ke PKL. Sehingga PKL dapat ikut serta mengurus sertifikasi halal.

”Teman-teman PKL sudah ada yang mendaftar. Kami fasilitasi dengan pendamping sertifikasi halal,” ujarnya.

Sementara itu, salah seorang pedagang es buah asal Desa Getas Pejaten, Munadi telah mengikuti sertifikasi halal sejak tahun lalu. Saat ini sertifikat halalnya sudah terbit.

Munadi menjual es buah. Pada sertifikat itu tertera dengan nomor sertifikat ID 3311 0009716320823. Tertulis di sertifikat tersebut jenis produk minuman dengan pengolahan.

Pada kolom alamat pabrik tertulis es buah jhon kre dengan alamat Desa Getas Pejaten RT 08, RW 03, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus. Sertifikat tersebut diterbitkan di Jakarta pada 10 Oktober 2023.

”Mengurusnya kurang lebih satu bulan. Saya ikut aja mumpung gratis,” katanya, Rabu (7/2/2024).

Dirinya menjelaskan alasan mendaftarkan produknya di sertifikasi halal. Hal itu untuk melindungi hak paten produk miliknya.

”Selain itu mumpung gratis dan mengurusnya tidak ribet. Ditambah lagi untuk meyakinkan dan menarik konsumen juga,” imbuhnya.

Editor: Dani Agus

Komentar