Realisasi Pajak Tembus Rp 1 Triliun, Sri Mulyani Tetap Waspada

Murianews, Jakarta – Realisasi penerimaan pajak hingga akhir Juli 2023 telah tembus Rp 1 triliun lebih di akhir Juli 2023. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menilai tetap harus waspada mengingat pertumbuhan pajak melambat dibanding tahun sebelumnya.

Sri Mulyani menyebut jika realiasi pajak hingga akhir Juli mencapai Rp 1.109,1 triliun jumlah ini setara 64,6% dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023.

Realisasi pajak ini mengalami pertumbuhan tumbuh 7,8% secara tahunan. Namun pertumbuhan ini lebih kecil bila dibandingkan tahun lalu yang bisa mencapai 58,8% secara tahunan di bulan Juli 2022.

”Memang pertumbuhan penerimaan pajak diperkirakan tidak setinggi tahun lalu, namun masih tumbuh positif. Ini hal yang cukup baik. Kita tetap harus waspada karena kalau kita lihat month to month atau pertumbuhan bulanan, penerimaan pajak kita di bulan Juni dan Juli mengalami pertumbuhan bulanannya negatif, ini adalah koreksi untuk menuju normalisasi," katanya dikutip dari laman Kemenkeu pada Sabtu (12/8/2023).

Sri Mulyani menyebut jika perlambatan realisasi pajak dipengaru beberapa faktor. Di antaranya, turunya harga sejumlah komoditas dan pertumbuhan ekonomi dunia yang melambat.

”Tentu karena berbagai faktor tadi yaitu harga komoditas mengalami normalisasi. Yang kedua tadi pertumbuhan ekonomi dunia yang melambat memengaruhi kinerja beberapa seperti ekspor dan juga berbagai aktivitas di dalam negeri," terangnya.

Sri Mulyani merinci realisasi pajak hingga Juli terdiri dari Pajak Penghasilan (PPh) Non Migas tercatat Rp 636,56 triliun atau 72,86% dari target. Pajak ini tumbuh 6,98% jika dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya.

Kemudian penerimaan pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) hingga akhir Juli 2023 tercatat sebesar Rp 417,64 triliun atau 56,21% dari target. Angka capaian ini juga tumbuh 10,60%.

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan pajak lainnya yang berhasil dikumpulkan mencapai Rp9,60 triliun atau 23,99% dari target.

Capaian ini juga mengalami pertumbuhan sebesar 44,76%. Sementara itu, PPh Migas tercatat Rp 45,31 triliun atau 73,74% dari target. Dengan raihan tersebut, PPh Migas mengalami kontraksi 7,99%.

Sementara penerimaan Kepabeanan dan Cukai telah mencapai Rp149,83 triliun atau 49,40% dari target. Hasil penerimaan ini mengalami kontraksi sebesar 19,07% dari tahun lalu.

Penyebab kontraksi tersebut antara lain yaitu penurunan Cukai Hasil Tembakau (CHT) sebesar 8,54% sebagai dampak turunnya produksi CHT dari Golongan 1. Selain itu, Bea Keluar juga mengalami penurunan yang tajam sebesar 81,3% disebabkan harga CPO yang rendah, dampak kebijakan flush out tahun 2022, dan turunnya volume ekspor mineral.

”Dari kepabeanan juga yang masih tumbuh adalah bea masuk terutama naik 3,82% karena tarif efektif yang naik dan kurs US Dollar yang dalam hal ini menguat sehingga bisa mengkompensasi penurunan basisnya", terang Sri Mulyani.

Sementara itu, realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sampai dengan 31 Juli 2023 mencapai Rp355,5 triliun atau 80,6% dari target APBN. Kinerja PNBP tetap tumbuh positif sebesar 5,4% (yoy) di tengah fluktuasi harga komoditas.

”APBN kita dengan kegiatan ekonomi yang terjaga masih menunjukkan kinerja yang positif dengan penerimaan negara yang masih tumbuh meskipun mengalami moderasi dan belanja yang kita tetap jaga sesuai dengan kualitas dan rencana," pungkasnya.