Menkeu Purbaya Ungkap Defisit APBN Tembus Rp 180,4 Triliun

Murianews, Jakarta – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat defisit APBN sebesar Rp 180,4 triliun hingga akhir Mei 2026. Nilai defisit finansial tersebut setara dengan 0,70 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, realisasi pelaksanaan APBN hingga periode Mei 2026 ini sejatinya masih mengindikasikan sejumlah perkembangan yang positif.

Salah satu performa yang menggembirakan terlihat dari lini penerimaan pajak nasional yang sukses tumbuh di angka 22,1 persen.

”Realiasasi APBN sampai Mei 2026, defisitnya tinggal Rp 180,4 triliun atau 0,70 persen dari PDB,” urai Purbaya Yudhi Sadewa dikutip dari Kompas.com, Jumat (5/6/2026).

Dari klaster pendapatan, realisasi total kuantitas pendapatan negara telah menyentuh angka Rp 1.185 triliun atau setara 19,1 persen dari keseluruhan target APBN. Lini penerimaan negara ini dilaporkan masih didominasi secara mutlak oleh sektor perpajakan yang menjadi tulang punggung utama pasokan kas negara.

Secara rinci, raihan akumulatif dari penerimaan perpajakan bertengger di posisi Rp958,2 triliun atau merosot tumbuh 18,9 persen dari target. Di dalam struktur tersebut, penerimaan pajak murni berhasil menyumbang porsi sebesar Rp 834,4 triliun atau tumbuh melesat 22,1 persen.

Sementara itu, sektor kepabeanan dan cukai tercatat ikut andil menyetorkan dana senilai Rp123,8 triliun, meski hanya tumbuh tipis di angka 0,7 persen.

Purbaya menambahkan, untuk sektor Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) hingga akhir Mei 2026 ini mampu mengumpulkan dana sebesar Rp226,4 triliun atau mengisi porsi 19,9 persen dari target APBN.

Realisasi belanja...

Beralih ke sektor pengeluaran, realisasi belanja negara dilaporkan melaju lebih tinggi jika dikomparasikan dengan total pendapatan, sehingga struktur kas APBN terpaksa mengalami defisit.

Hingga penutupan Mei 2026, total belanja negara dilaporkan sudah menyentuh angka Rp1.365 triliun atau menyerap 35,5 persen dari pagu anggaran APBN.

Struktur Belanja tersebut terdiri atas penyaluran belanja pemerintah pusat sebesar Rp 1.059,3 triliun atau memakan porsi 33,6 persen dari pagu anggaran.

Sementara itu, untuk pos anggaran Transfer ke Daerah (TKD) dilaporkan telah terealisasi sebanyak Rp 306,1 triliun atau menyerap 44,2 persen dari total pagu.